Syarat Membuat NPWP Usaha Kecil, Cara, dan Manfaatnya
NPWP adalah golongan identitas yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Bahkan usaha kecil yang belum lama dibuka juga harus memilikinya sebagai syarat untuk terus berjalan. Syarat membuat NPWP usaha kecil sebenarnya tidak jauh berbeda dengan usaha yang besar.
Bagi pemilik usaha kecil yang belum memiliki NPWP UMKM, maka harus tahu dulu apa saja syarat yang harus dilengkapi dan bagaimana proses pengurusannya. Apabila semua aspek ini dipahami dengan baik, maka prosesnya akan lebih mudah. Berikut uraian lengkapnya:
Jika pemilik usaha kecil akan membuat NPWP, maka syarat membuat NPWP usaha kecil online harus diperhatikan dengan baik. Rincian syaratnya memang sangat penting untuk dipahami agar proses melengkapinya akan jauh lebih mudah.
Bagi pemilik usaha kecil yang belum memiliki NPWP UMKM, maka harus tahu dulu apa saja syarat yang harus dilengkapi dan bagaimana proses pengurusannya. Apabila semua aspek ini dipahami dengan baik, maka prosesnya akan lebih mudah. Berikut uraian lengkapnya:
Syarat Membuat NPWP Usaha Kecil Online
Cara membuat npwp untuk usaha kecil |
Jika pemilik usaha kecil akan membuat NPWP, maka syarat membuat NPWP usaha kecil online harus diperhatikan dengan baik. Rincian syaratnya memang sangat penting untuk dipahami agar proses melengkapinya akan jauh lebih mudah.
Baca juga: Begini cara izin usaha industri OSS dengan mudah
Setidaknya ada tujuh syarat utama yang harus dilengkapi. Namun ada juga beberapa jenis syarat yang bisa dilengkapi atau tidak karena harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing usaha. Untuk detail syaratnya, simak uraian berikut ini:
Apabila usaha yang dibuka ini masuk dalam golongan kantor cabang, maka pastikan untuk mendapat surat keterangan dari kantor pusat. Jika dokumen ini juga dilampirkan, maka proses pendaftaran NPWP-nya akan jauh lebih mudah.
Setidaknya ada tujuh syarat utama yang harus dilengkapi. Namun ada juga beberapa jenis syarat yang bisa dilengkapi atau tidak karena harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing usaha. Untuk detail syaratnya, simak uraian berikut ini:
1. Akta Pendirian Usaha
Syarat pertama yang harus diserahkan adalah akta pendirian usaha. Saat usaha didirikan dan didaftarkan, maka akan ada susunan dokumen serta akta pendiriannya yang diberikan. Dokumen ini akan diberikan oleh pihak berwenang saat proses pendaftaran dilakukan.Apabila usaha yang dibuka ini masuk dalam golongan kantor cabang, maka pastikan untuk mendapat surat keterangan dari kantor pusat. Jika dokumen ini juga dilampirkan, maka proses pendaftaran NPWP-nya akan jauh lebih mudah.
2. Salinan KTP dan NPWP
Selain itu, serahkan juga salinan KTP dari pihak pengurus usaha yang didirikan. Tidak hanya itu saja, salinan NPWP pihak terkait juga diperlukan. Jadi sebelum mendaftar NPWP badan untuk usaha yang dimiliki, pihak pengurus usaha juga harus memiliki NPWP pribadi terlebih dahulu.Baca juga: Cara membuat usaha model canvas
Jika belum memilikinya, maka bisa dilakukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan proses pendaftaran akan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya NPWP pribadi ini. Jika salinan KTP dan NPWP pihak terkait tidak ada, maka proses membuat NPWP usaha kecil tidak bisa dilakukan.
Sedangkan jika usaha yang didirikan belum memiliki surat izin usaha resmi, maka proses pendirian usahanya tidak akan bisa dilakukan. Oleh karenanya, pastikan untuk memperhatikan dengan ini dengan baik tanpa disepelekan.
Jika belum memilikinya, maka bisa dilakukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan proses pendaftaran akan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya NPWP pribadi ini. Jika salinan KTP dan NPWP pihak terkait tidak ada, maka proses membuat NPWP usaha kecil tidak bisa dilakukan.
3. Surat Izin Usaha
Golongan syarat lain yang harus diserahkan adalah surat izin usaha yang sudah diterbitkan oleh dinas perdagangan di wilayah setempat. Dengan adanya dokumen ini, maka usaha yang didirikan termasuk usaha legal yang sah untuk dimasukkan dalam wajib pajak.Sedangkan jika usaha yang didirikan belum memiliki surat izin usaha resmi, maka proses pendirian usahanya tidak akan bisa dilakukan. Oleh karenanya, pastikan untuk memperhatikan dengan ini dengan baik tanpa disepelekan.
4. Surat Keterangan Kelurahan
Usaha yang berdiri di suatu wilayah tentunya juga membutuhkan izin dari instansi setempat salah satunya adalah kelurahan. Biasanya, surat keterangan dari kelurahan ini adalah izin pendirian yang berkaitan dengan domisili usaha.Baca juga: Begini cara mendapatkan bantuan modal usaha dari Baznas
Surat keterangan ini juga sangat diperlukan untuk proses pembuatan NPWP. Dengan adanya dokumen ini, maka pihak pembuat NPWP bisa melakukan verifikasi tempat yang sesuai dengan yang ada di dokumennya. Jadi pastikan dokumen ini dilengkapi.
Agar lebih sah dan legal, maka harus ada materai dan tanda tangan di atas suratnya. Dengan demikian, pihak berwenang bisa lebih yakin bahwa proses pengurusannya memang benar sudah dilimpahkan. Namun jika diurus sendiri, maka dokumen ini tidak perlu diserahkan.
Surat keterangan ini juga sangat diperlukan untuk proses pembuatan NPWP. Dengan adanya dokumen ini, maka pihak pembuat NPWP bisa melakukan verifikasi tempat yang sesuai dengan yang ada di dokumennya. Jadi pastikan dokumen ini dilengkapi.
5. Surat Kuasa
Apabila proses pengurusan di kantor pajak dilakukan oleh pihak lain yang bukan pemilik KTP dan NPWP pribadi, maka harus menyertakan surat kuasa. Golongan surat kuasa ini menerangkan adalah pihak tersebut telah menyerahkan semua pengurusannya pada pihak lain.Agar lebih sah dan legal, maka harus ada materai dan tanda tangan di atas suratnya. Dengan demikian, pihak berwenang bisa lebih yakin bahwa proses pengurusannya memang benar sudah dilimpahkan. Namun jika diurus sendiri, maka dokumen ini tidak perlu diserahkan.
6. Bukti Pembayaran Listrik
Bukti pembayaran listrik untuk bulan terakhir juga harus dilampirkan. Tagihan listrik ini harus khusus untuk kebutuhan usaha saja dan bukan untuk kebutuhan pribadi. Skala usaha juga akan terlihat jelas dari tagihannya, apakah usahanya besar atau kecil.Baca juga: Cara membuat surat keterangan usaha beda domisili
Sedangkan jika proses pengurusannya dilakukan secara online, maka akan ada form formulir yang harus diisi. Pastikan proses pengisian dilakukan dengan baik dan jangan sampai ada yang terlewat atau salah. Karena jika hal ini terjadi, maka nantinya akan berpengaruh besar pada prosesnya.
7. Formulir
Formulir yang sudah diisi juga menjadi golongan syarat lain yang harus dilampirkan. Proses pengisian formulir ini bisa dilakukan dengan dua metode berbeda. Jika pengurusannya langsung di kantor pajak, maka formulir harus diisi secara offline.Sedangkan jika proses pengurusannya dilakukan secara online, maka akan ada form formulir yang harus diisi. Pastikan proses pengisian dilakukan dengan baik dan jangan sampai ada yang terlewat atau salah. Karena jika hal ini terjadi, maka nantinya akan berpengaruh besar pada prosesnya.
Cara Membuat NPWP Usaha Dagang
Setelah semua syarat membuat NPWP usaha kecil lengkap, maka cara membuat NPWP usaha dagang bisa segera diterapkan. Jika dulu proses pembuatan dokumen ini harus dilakukan di kantor pajak secara offline, sekarang prosesnya bisa dilakukan secara online.Baca juga: Cara membuat surat izin usaha mikro kecil online mudah dan cepat
Untuk proses offline, maka semua langkahnya akan langsung dibantu oleh petugasnya. Sedangkan dengan proses online, maka pengajuannya bisa dilakukan di mana saja tanpa terikat satu hal khusus. Berikut urutan langkah dari proses online yang bisa dilakukan:
Untuk proses offline, maka semua langkahnya akan langsung dibantu oleh petugasnya. Sedangkan dengan proses online, maka pengajuannya bisa dilakukan di mana saja tanpa terikat satu hal khusus. Berikut urutan langkah dari proses online yang bisa dilakukan:
- Langkah paling dasar yang harus diaplikasikan adalah masuk ke alamat situs https://www.pajak.go.id.
- Saat sudah masuk ke halaman utamanya, segera pencet menu "e-Registration".
- Jika sudah masuk ke halaman baru, maka proses login harus dilakukan. Apabila belum memiliki akun di pajak, maka segera pencet tombol "Daftar".
- Isikan semua yang ada di kolom mulai dari email, sandi, dan chapta.
- Setelah proses pengisian dilakukan, maka akan ada email masuk yang bisa dimanfaatkan untuk proses aktivasi. Lakukan saja proses aktivasinya sampai akun bisa dipakai.
- Apabila proses aktivasi selesai, segera masuk lagi ke situs yang sama dengan sandi dan username yang sudah dibuat.
- Masukkan semua syarat yang dibutuhkan untuk proses pembuatan NPWP dan isikan formulir dengan benar.
- Saat proses pengisian syarat membuat NPWP usaha kecil sudah selesai dilakukan, maka pencet tombol "Daftar" untuk proses lanjutannya.
- Jika sudah, maka akan ada email masuk berupa formulir pendaftaran dan surat terdaftarnya. Namun surat terdaftar ini hanya berlaku sementara sampai NPWP jadi.
- Saat sudah dikirimkan, cetak dan tandatangani suratnya. Kemudian kirimkan ke situs yang sama.
- Tunggu beberapa hari kerja sampai proses verifikasi selesai. Jika NPWP jadi, maka nantinya akan dikirimkan ke alamat yang sudah diisikan diproses pendaftarannya tadi.
Baca juga: Cara memulai bisnis Startup cocok bagi pemula
Proses membuat NPWP usaha kecil ini tentunya akan sangat bermanfaat. Ada beberapa proses lain yang bisa dilakukan dengan adanya NPWP badan meski usaha yang dijalankan masih dalam skala kecil. Berikut beberapa manfaatnya:
Manfaatkan NPWP untuk Usaha Kecil
NPWP memang sangat penting. Jika ada pemilik toko yang bertanya apakah toko harus punya NPWP, maka jawabannya tergantung dari proses ke depan yang dibutuhkan. Semakin banyak proses yang akan dilakukan, maka NPWP juga semakin krusial dan penting.Proses membuat NPWP usaha kecil ini tentunya akan sangat bermanfaat. Ada beberapa proses lain yang bisa dilakukan dengan adanya NPWP badan meski usaha yang dijalankan masih dalam skala kecil. Berikut beberapa manfaatnya:
- Sebagai persyaratan untuk membuat SIUP.
- Untuk syarat mengajukan pinjaman bank.
- Untuk mempermudah proses restitusi pajak yang akan dilakukan.
- Sebagai syarat pembuatan rekening bank atas nama badan usaha.
- Untuk membantu pelaku usaha mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan.
- Untuk syarat pengajuan pengurangan pajak.